SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Oleh :

Tim Pengelola Website UPA Perpustakaan Unhan RI

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di adalah undang-undang yang mengatur tentang pengumpulan dan penyimpanan karya cetak dan rekam di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan karya cetak dan rekam yang telah dihasilkan oleh para pencipta dan penerbit di Indonesia agar tetap dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian.

Undang-Undang SSKCKR disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kekayaan Intelektual yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan karya mereka sehingga menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam dilaksanakan melalui Peprustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi untuk lebih mendekatkan karya-karya tersebut kepada masyarakat sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa.

Keterangan Gambar – Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam

Serah simpan diartikan sebagai pengalihan kepemilikan karya cetak dan rekam dari pemilik awalnya kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) atau lembaga serah simpan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Tujuan dari serah simpan adalah untuk melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai warisan budaya dan sumber informasi penting yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas dan terbuka.

Pemegang hak cipta atau pemilik karya cetak dan karya rekam wajib menyerahkan satu eksemplar dari karya cetak dan satu salinan dari karya rekam yang telah diterbitkan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kewajiban serah simpan ini berlaku untuk karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Indonesia dan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di luar negeri tetapi berbahasa Indonesia atau daerah.

Waktu serah simpan karya cetak dan karya rekam ditentukan dalam Undang-Undang ini, yaitu 10 tahun untuk karya cetak dan 25 tahun untuk karya rekam. Setelah waktu serah simpan berakhir, PNRI dan ANRI dapat menyimpan karya tersebut sebagai koleksi tetap atau melepaskan karya tersebut kepada pemegang hak cipta atau pemilik karya cetak dan karya rekam.

Latar belakang dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah karena banyaknya karya cetak dan karya rekam yang hilang atau rusak akibat dari kurangnya perhatian dalam pemeliharaannya. Hal ini mengakibatkan kehilangan sejarah dan kebudayaan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Selain itu, pengumpulan karya cetak dan karya rekam juga bertujuan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Perpustakaan Nasional sebelumnya belum memiliki aplikasi untuk penghimpunan, penyimpanan, pengolahan, dan pendayagunaan koleksi deposit hasil alih media digital. Untuk itu diperlukan suatu aplikasi penghimpunan, penyimpanan, pengolahan dan pendayagunaan koleksi digital hasil pelaksanaan Undang-Undang

Kondisi tersebut membuat Perpustakaan Nasional khususnya Bidang Layanan Deposit mengembangkan inovasi dengan membuat aplikasi yang disebut dengan e-Deposit. e-Deposit adalah sistem yang dikembangkan Perpustakaan Nasional untuk memfasilitasi kegiatan pengumpulan dan pengelolaan bahan perpustakaan digital yang diterbitkan di Indonesia sebagai hasil dari implementasi Undang-Undang SSKCKR. Adapun tujuan dari aplikasi e-Deposit adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan dan mempercepat kegiatan penghimpunan, penyimpanan, pengolahan dan pendayagunaan bahan perpustakaan elektronik/digital yang diterbitkan di Indonesia atau tentang Indonesia hasil pelaksanaan Undang-Undang SSKCKR.
2. Mengintegrasikan berbagai data dari aplikasi lain yang terkait dengan koleksi hasil pelaksanaan Undang-Undang SSKCKR.
3. Menyediakan data untuk disajikan pada portal web deposit sebagai sarana pendayagunaan koleksi bahan pustaka digital hasil pelaksanaan Undan-Undang SSKCKR.

Keterangan Tabel – Penyerahan karya cetak dan karya rekam

Jika pemegang hak cipta atau pemilik karya cetak dan karya rekam tidak memenuhi kewajiban serah simpan, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan izin usaha, atau penghentian kegiatan usaha. Sanksi pidana juga dapat dikenakan jika terbukti melakukan tindakan pidana terkait serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Perpustakaan Universitas Pertahanan RI selaku induk dari Universitas Pertahanan RI Press (Unhan RI Press) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan penelitian dan pendidikan di kampus. Oleh karena itu, perpustakaan harus selalu mengikuti perkembangan hukum dan regulasi terkait dengan karya cetak dan karya rekam.

Sosialisasi tentang Undang-Undang SSKCKR ini sangat penting bagi perpustakaan Universitas Pertahanan RI agar dapat memahami secara menyeluruh dan menerapkannya dengan benar. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap hak cipta dan hak kekayaan intelektual atas karya cetak dan karya rekam yang dimiliki oleh pemerintah, institusi pendidikan, dan institusi keagamaan.

Dalam sosialisasi tersebut, perpustakaan Universitas Pertahanan RI harus memperhatikan beberapa hal penting, antara lain:

1. Memahami definisi dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
2. Menyadari pentingnya memastikan keberadaan dokumen-dokumen karya cetak dan karya rekam yang dimiliki oleh perpustakaan diakui secara hukum dan memiliki perlindungan yang cukup.
3. Menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan dokumen karya cetak dan karya rekam yang dimiliki oleh perpustakaan.
4. Memastikan bahwa dokumen karya cetak dan karya rekam yang dimiliki oleh perpustakaan disimpan dan dikelola secara baik dan benar.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perpustakaan Universitas Pertahanan RI dapat memastikan bahwa ia memenuhi kewajiban hukumnya dan tetap menjalankan perannya sebagai penyedia sumber informasi yang andal dan berkualitas untuk penelitian dan pendidikan di kampus tersebut.

Selain itu, perpustakaan Universitas Pertahanan RI juga harus memahami beberapa hal lain yang terkait dengan implementasi Undang-Undang SSKCKR, seperti:

1. Pemilihan dokumen yang harus disimpan: Perpustakaan harus memilih dokumen karya cetak dan karya rekam yang penting untuk disimpan, baik dari segi sejarah, penelitian, maupun pendidikan.
2. Penyimpanan dan perlindungan dokumen: Perpustakaan harus menyimpan dan melindungi dokumen karya cetak dan karya rekam dengan baik agar tidak rusak, hilang, atau dicuri.
3. Pembuatan inventaris: Perpustakaan harus membuat inventaris dari dokumen karya cetak dan karya rekam yang disimpan, sehingga dapat memudahkan dalam pengelolaannya dan memastikan bahwa dokumen tersebut tetap utuh dan lengkap.
4. Penyediaan akses: Perpustakaan harus memberikan akses kepada pihak-pihak yang berhak untuk menggunakan dokumen karya cetak dan karya rekam yang disimpan, seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum.

Pemahaman dan penerapan ketentuan-ketentuan tersebut secara maksimal akan menjadikan Perpustakaan Universitas Pertahanan RI dapat menjaga dan memperkaya koleksi dokumen karya cetak dan karya rekam yang dimilikinya, serta memastikan bahwa koleksi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Sehingga Perpustakaan Universitas Pertahanan RI dapat memainkan perannya secara optimal dalam mengelola dan memanfaatkan koleksi dokumen karya cetak dan karya rekam yang dimilikinya, serta memastikan bahwa hak cipta dan hak kekayaan intelektual atas karya tersebut terlindungi dengan baik.

Penerapan Undang-Undang SSKCKR dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perpustakaan Universitas Pertahanan RI, antara lain:

1. Perlindungan hukum: Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, perpustakaan dapat memastikan bahwa dokumen karya cetak dan karya rekam yang dimilikinya memiliki perlindungan hukum yang cukup terhadap penggunaan yang tidak sah, pencurian, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual.
2. Kepastian hukum: Perpustakaan dapat memperoleh kepastian hukum terkait dengan hak kepemilikan, penyimpanan, dan penggunaan dokumen karya cetak dan karya rekam yang dimilikinya, sehingga memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan koleksi tersebut.
3. Memperkaya koleksi: Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, perpustakaan dapat memperkaya koleksi dokumen karya cetak dan karya rekam yang dimilikinya dengan lebih baik dan terencana, sehingga dapat mendukung penelitian dan pendidikan di kampus tersebut.
4. Memberikan akses: Perpustakaan dapat memberikan akses yang lebih baik kepada pihak-pihak yang berhak untuk menggunakan dokumen karya cetak dan karya rekam yang dimilikinya, seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum.
5. Meningkatkan citra perpustakaan: Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, perpustakaan dapat meningkatkan citra dan reputasinya sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menyediakan sumber informasi yang andal dan berkualitas.

Penerapan Undang-Undang SSKCKR dapat memberikan banyak keuntungan bagi perpustakaan Universitas Pertahanan RI dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia sumber informasi yang andal dan berkualitas. Selain itu, Undang-Undang SSKCKR memuat sanksi bagi penerbit dan penulis yang tidak melaksanakannya. Berikut adalah sanksi-sanksi yang dapat diterapkan:

1. Sanksi administratif: Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif.
2. Sanksi pidana: Pemerintah dapat memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi penerbit dan penulis yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.
3. Sanksi perdata: Pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam dapat menuntut ganti rugi secara perdata.
4. Sanksi-sanksi tersebut dapat diberikan oleh pemerintah dan/atau melalui pengadilan. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur mediasi atau arbitrase, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat, dan adil.

Dengan demikian, penerbit dan penulis memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan dapat dikenakan sanksi-sanksi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut.